8 Kunjungan DPR ke Luar Negeri yang Jadi Sorotan Sepanjang 2012 judul

Jakarta Kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri menjadi agenda rutin yang dilakukan anggota DPR. Sepanjang tahun 2012, tak kurang ada delapan kunker ke luar negeri yang jadi sorotan publik.

Kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR biasanya dilakukan dalam rangka studi banding dalam pembahasan suatu rancangan Undang-undang (UU). Namun ada juga yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan kegiatan kemanusiaan.

Kunker-kunker tersebut hampir selalu mendapat tentangan dari masyarakat luas. Sebab, selain memakan biaya yang tak sedikit, hasil kunker juga jarang dilaporkan ke publik.

Berikut delapan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang jadi sorotan:

1. Membahas ternak sapi ke Paris dan China

Komisi IV DPR melakukan kunjungan ke dua negara, yaitu Perancis dan China. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pembahasan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ada dua rombongan yang berangkat, satu rombongan ke Paris dan rombongan lainnya ke China. Mereka berangkat 10 Desember 2012 malam dan baru kembali tanggal 16 Desember 2012. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut kunjungan ini menghabiskan dana sekitar Rp 1,2 miliar.

Kontroversi terjadi ketika Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo menyebut kunker ini tak disetujui oleh semua anggota Komisi IV DPR. "Di rapat intern memang masih ada tarik menarik seperti Pak Siswono dan Prakosa. PDIP itu memberikan warning supaya tidak perlu dilakukan ke Perancis, kemudian lihat urgensinya," kata Firman, Kamis (13/12/2012).

Namun Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron membantah dan menegaskan kunker ini sudah disepakati oleh semua anggota fraksi.

Herman juga mengatakan, dari kunker tersebut banyak manfaat yang didapat oleh Komisi IV DPR. Di antaranya adalah aturan mengenai pembatasan asal daging sapi yang boleh masuk ke Indonesia. Seperti diketahui Indonesia saat ini menggunakan sistem country base, yaitu hanya mengimpor dari negara yang hewan ternaknya bebas penyakit mulut dan kuku.

Dari kunker ini, Herman mengatakan ada kemungkinan Indonesia juga akan menerapkan zona base, yaitu membolehkan mengimpor dari wilayah bebas penyakit mulut dan kuku yang ada dalam suatu negara.

"Dari sana kita mendapat gambaran agar dalam UU nantinya kita tak hanya menggunakan country base. Tetapi juga zona base. Tapi mungkin kalimatnya tidak begitu," kata Herman.

2. Membahas RUU Keantariksaan ke AS dan Brasil

Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dan Brasil dalam rangka pembahasan RUU Keantariksaan. Kunjungan kerja ini dilakukan pada 10-16 Desember 2012. FITRA menyebut kunker ini menghabiskan dana sekitar Rp 2,89 miliar.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan pembahasan RUU ini penting untuk didalami ke negara lain karena tak ada referensi di Indonesia. Amerika dipilih karena merupakan negara yang paling maju keantariksaannya di dunia. Sedangkan Brasil dipilih karena memiliki letak geografis yang tak jauh berbeda dengan Indonesia.

"Kami sudah putuskan, sudah rapatkan, ada satu negara paling maju, yaitu Amerika. Kita kan pernah melihat satelit palapa yang dibuat Amerika. Kemudian, kita cari negara yang mirip kita dipilihlah Brazil," papar Sutan setelah kembali dari kunker, Selasa (18/12/2012).

Sutan, yang memimpin rombongan ke Brasil, mengatakan dari hasil kunjungan, Komisi VII DPR mendapat banyak informasi mengenai pemanfaatan satelit di Brasil. Salah satunya adalah fungsi satelit di Brasil dalam memantau sumber daya alam.

"Di sana itu semua yang menebang pohon secara ilegal jadinya bisa terlihat. Selain itu yang utama mereka menyediakan sistem informasi gratis dari satelit yang bisa diakses oleh pihak swasta," ujar Sutan.

Selain itu, dari kunjungan itu, Sutan baru mengetahui bahwa wilayah yang paling baik untuk meluncurkan roket adalah dari wilayah yang dilalui garis khatulistiwa.

"Jadi kita baru tahu kalau roket itu lebih baik diluncurkan dari daerah tropis, bisa lebih jauh dia meluncurnya," tutur mantan calon Gubernur Sumatera Utara itu.

3. Membahas RUU Kepalangmerahan ke Denmark dan Turki

Badan Legislatif (Baleg) DPR studi banding ke Denmark dan Turki untuk membahas RUU Palang Merah Indonesia (PMI). 22 Anggota Baleg ambil bagian dalam studi banding untuk menentukan logo PMI tersebut.

Studi banding Baleg ke dua negara Eropa itu dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 7 September 2012. Rombongan ke masing-masing negara berjumlah 11 anggota Baleg. Menurut data LSM Fitra, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 1,3 miliar.

Kunker ini sempat ramai dibahas karena adanya foto yang menunjukkan anggota DPR sedang 'berwisata' naik perahu di Sungai Kopenhagen. Dalam foto itu terlihat beberapa anggota DPR menyusuri Sungai Kopenhagen menggunakan perahu yang biasa digunakan untuk wisata.

Sepulangnya dari Denmark, Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusumah menggelar jumpa pers menjelaskan hasil kunjungan termasuk soal foto di Sungai Kopenhagen.

"Nggak ada yang salah dengan kita melakukan kunjungan kerja seperti itu. Kan orang mengatakan liburan, masa orang liburan pakai batik. Dan kode etik mana yang dilanggar? nggak ada itu. Kalau ke diskotek, hiburan malam atau live show, itu baru melanggar kode etik," kata Dimyati kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Hasil kunjungan itu, Baleg belum memutuskan secara pasti apakah akan mengganti lambang palang merah dengan lambang bulan sabit merah. Namun kecenderungannya Baleg DPR akan tetap mempertahankan lambang palang merah. Hingga saat ini RUU Kepalangmerahan masih dibahas di DPR.

"Jadi kesimpulannya lambang PMI itu tidak penting. Yang penting itu kinerja nyatanya," kata anggota Baleg, Honing Sanny.

4. Membahas RUU Keinsinyuran ke Inggris dan Jerman

Badan Legislasi DPR melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Jerman pada November 2012. Kunker kali ini dilakukan untuk mengkaji penyusunan rancangan undang-undang Keinsinyuran.

Rombongan ke Inggris berangkat Sabtu (24/11) dan pulang Rabu (28/11). Sementara itu, rombongan anggota Baleg yang kunker ke Jerman sudah berangkat terlebih dulu pada Sabtu (17/11). Ada 21 anggota DPR yang berangkat.

Di Jerman, Pelajar Indonesia (PPI) di Berlin mengkritisi kunjungan Badan Legislasi DPR ke negeri Der Panzer itu. Salah satu yang paling fatal dalam kunjungan itu yakni institusi yang dikunjungi tak sesuai alias salah alamat.

"Pertemuan Deutsches Institut fur Normung (DIN) bisa dibilang salah alamat karena DIN itu lembaga yang untuk standardisasi 'produk' bukan profesi seperti yang menjadi agenda utama anggota DPR," kata Ketua PPI Berlin, Yoga Kartiko dalam siaran pers, Kamis (22/11/2012).

PPI juga mengikuti dan merekam saat anggota DPR berkunjung ke DIN. Video rekaman dari kunjungan itu mereka upload ke Youtube.

Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, yang memimpin rombongan ke Inggris, mengatakan banyak hasil yang diperoleh dari kunjungan kerja ke dua negara tersebut. Utamanya hasil yang diperoleh tentang tahapan sertifikasi insinyur.

"Sertifikasi dari pelaksanaan ujian kompetensi ini sangat penting. Karena dengan demikian nantinya para sarjana teknik lulusan dalam negeri akan mampu bersaing dengan para lulusan luar negeri dengan disiplin ilmu yang sama. Selain itu, hal ini juga untuk kepentingan menyambut pasar bebas AFTA di 2015 mendatang. Di mana tidak mustahil dalam negeri juga akan diserbu tenaga asing dari luar negeri. Sehingga kita harus siap hadapi hal ini," tegasnya.

5. Membahas RUU Perbankan Jerman dan Brasil

Komisi XI DPR menggelar kunjungan kerja ke Brasil dan Jerman pada pertengahan bulan November 2012. LSM Fitra menyebut kunker ini menghabiskan dana sebesar Rp 1,8 miliar.

Komisi XI DPR dibagi dalam dua rombongan. Rombongan pertama berangkat ke Brasil pada 15 November 2012. Rombongan pertama dalam rangka studi banding RUU Perbankan.

Sedangkan rombongan kedua, sejumlah anggota Komisi XI berangkat ke Jerman pada 17 November 2012. Selain studi banding RUU Perbankan, rombongan kedua juga membahas terkait OJK.

Tak banyak informasi yang bisa diperoleh mengenai hasil kunjungan. Komisi XI DPR tak melakukan konferensi pers resmi mengumumkan hasil kunjungan tersebut.

6. Membahas RUU Desa ke Brasil

Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko memimpin rombongan studi banding ke Brazsl pada bulan Agustus 2012. Budiman dan sejumlah anggota DPR saat itu tengah menggodok RUU Desa. Brasil dipilih karena dipandang memiliki keunggulan dalam penataan desa.

"Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja Pansus RUU Desa ke Brasil adalah mempelajari negara lain dalam menata perdesaan. Hal ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, membahas RUU Kepalangmerahan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kapasitas daerah perdesaan," jelas Budiman dalam keterangannya, Selasa (11/9/2012).

Budiman menjelaskan, di negeri Samba itu mereka membawa 22 pertanyaan guna ditanyakan ke pihak Brasil.

"Obyek yang kami kunjungi adalah, 1. Parlemen (Komisi Pemerintah Daerah); 2. Kementerian Perkotaan (di Brazil yang namanya kota itu mencakup dua area sekaligus yaitu perkotaan/urban dan pedesaan/rural); 3. Sekretariat Kantor Kepresidenan yang menangani hubungan Negara Federal dengan daerah-daerah, negara-negara bagian; dan 4. Pejabat Kota Foz da Iguacu," jelasnya.

LSM Fitra menyebut kunker ini menyedot keuangan negara sebanyak Rp 1,6 miliar.

7. Kunjungan kerja ke Jerman dalam Rangka Pengawasan

Komisi I DPR melakukan kunjungan ke Jerman pada 22-25 April 2012 lalu. Meski menuai protes dari PPI Berlin, ketua kunjungan kerja Hayono Isman, mengklaim kunjungan tersebut sukses. Ini agenda lengkap DPR selama di Jerman.

Kunjungan ini diwarnai sejumlah insiden. Salah satunya adalah saat PPI Berlin datang ke KBRI bertemu delegasi dan melakukan walk out setelah 'melecehkan' anggota DPR. Selain itu, ada pula insiden tertangkap kamera Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman sedang berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan.

Selama di Jerman, Komisi I DPR melakukan enam kunjungan kerja dan satu kunjungan kerja ke Belanda. "Tujuan kunjungan kerja Komisi I adalah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN di perwakilan RI Jerman," kata Hayono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/4/2012).

Salah satu hasil penting dari kunjungan ini adalah informasi yang diperoleh anggota DPR mengenai alutsista yang ada di Jerman. Saat ini pemerintah sedang berencana untuk membeli tank dari dua negara, Jerman atau Belanda. Setelah kunjungan ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membeli tank dari Jerman.

8. Kunjungan Kemanusiaan Komisi I DPR ke Palestina

Komisi I DPR menempuh perjalanan panjang untuk memberikan dukungan politik kepada Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya pada November lalu. Tak seperti kunker-kunker lainnya yang banyak dicibir publik, kunjungan ini menuai pujian dan bahkan mendapat sambutan hangat dari pemerintah Palestina.

Perjalanan panjang Komisi I DPR dimulai dari penerbangan menuju Kairo Selasa (27/11) lalu pukul 00.15. Rombongan delegasi itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (PKS) dan beranggotakan Yorrys Raweyai (Golkar), Meutya Hafid (Golkar), Yahya Sacawirya (Demokrat), Effendi Choirie (PKB) dan Muhammad Najib (PAN).

Di Kairo, Komisi I DPR bertemu dengan Majelis Syuro Mesir dan Liga Arab. Dalam dua pertemuan itu, Komisi I DPR mengajak Mesir dan Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Dari Kairo, delegasi Komisi I menuju Gaza untuk bertemu Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyya. Dalam pertemuan itu, Komisi I DPR mewakili 7 lembaga kemanusiaan memberikan bantuan yang diserahkan kepada Ismail Haniyya. Bermalam di Gaza, keesokan harinya Komisi I DPR kembali ke Kairo untuk selanjutnya menuju Amman, Jordania.

Setelah tiba di Amman, delegasi melanjutkan perjalanan menuju Tepi Barat. Komisi I DPR berhasil masuk ke Ramallah dan menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dalam keseluruhan kunjungan itu, Komisi I DPR mendapat sambutan hangat dari pemerintah dan warga Palestina. Bahkan Koordinator PPI Se-dunia Zulham Effendi menyampaikan apresiasinya kepada Komisi I DPR.

Kunjungan ini makin mempererat hubungan Palestina dengan Indonesia. Selain itu Komisi I DPR juga melakukan pengawasan terhadap kedubes-kedubes Indonesia yang ada di Mesir dan Jordania. Dari kunjungan ini Komisi I DPR juga mengusulkan untuk membangun konsul istimewa Indonesia di Gaza